1. Dasar Hukum & Prinsip Perlindungan Pelapor
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh menjamin kerahasiaan identitas masyarakat dan aparatur sipil negara yang berpartisipasi menyampaikan pengaduan atau informasi pelanggaran. Perlindungan ini berlandaskan pada:
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
2. Mekanisme Kerahasiaan Identitas (Anonimitas)
Pada sistem SILAPOR-IZIN, pelapor memiliki kebebasan dan jaminan perlindungan mutlak:
Kanal WBS Rahasia:
Pelapor dapat memilih status Anonim (Tanpa Nama) atau mengisi nama samaran. Identitas asli sama sekali tidak diwajibkan. Jika pelapor mencantumkan nomor kontak WhatsApp/Email untuk menerima notifikasi perkembangan, data tersebut disimpan dalam partisi terenkripsi terpisah.
Audit Trail "Buka Kontak":
Kontak pelapor pada kanal WBS hanya dapat dibuka oleh Super Admin / Inspektur dengan alasan hukum investigasi resmi. Setiap pembukaan kontak dicatat secara otomatis dalam log Audit Trail yang tidak dapat dimanipulasi atau dihapus.
3. Sanitasi Metadata Berkas & Keamanan Digital
Untuk mencegah kebocoran lokasi pengambilan foto atau perangkat pelapor:
- Sistem menerapkan sanitasi otomatis metadata EXIF (informasi kamera, tanggal, dan koordinat GPS perangkat) pada berkas foto/gambar yang diunggah.
- Seluruh pertukaran data dilindungi protokol keamanan Transport Layer Security (TLS 1.3 / HTTPS).
- Pencegahan serangan bot otomatis menggunakan Cloudflare Turnstile Invisible tanpa mengorbankan privasi data penjelajahan pelapor.
Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjamin bahwa pelapor yang beriktikad baik tidak akan dituntut secara perdata maupun pidana atas laporan yang disampaikannya, serta berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya.