SILAPOR-IZIN ITPROVNTB

SISTEM INFORMASI TERPADU LAPORAN TERKAIT PERIZINAN

GPS Siap | 00:00:00 WITA
PEDOMAN MASYARAKAT & ALUR PENGADUAN

Panduan & Alur Pengaduan

Petunjuk resmi tata cara penyampaian laporan aduan hambatan perizinan dan tindak pidana korupsi/pungli melalui SILAPOR-IZIN Inspektorat NTB.

1. Pahami Dua Jalur Pengaduan Resmi

SILAPOR-IZIN menyediakan dua pintu pelaporan terpisah untuk memastikan aduan ditangani oleh tim ahli dengan tingkat perlindungan yang sesuai:

Aduan Perizinan Reguler (/lapor)

Diperuntukkan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang mengalami kendala teknis, keterlambatan penerbitan izin melewati SLA, ketidakjelasan SOP, atau penolakan izin yang tidak sesuai ketentuan oleh dinas/OPD teknis.

Whistleblowing System Rahasia (/wbs)

Kanal rahasia khusus dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar (pungli), suap, gratifikasi, atau pemerasan yang dilakukan oleh aparatur/oknum dalam proses pelayanan perizinan di Provinsi NTB. Identitas Anda terenkripsi penuh.


2. Tahapan & Standar Waktu Penanganan (SLA)

Setiap aduan yang masuk melalui SILAPOR-IZIN diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Inspektorat Provinsi NTB secara bertahap:

1 Registrasi Otomatis

Pelapor mengisi formulir online dan mengunggah dokumen bukti. Sistem seketika menerbitkan ID Tiket unik (contoh: LAP-2025-XXXX atau WBS-2025-XXXX).

2 Verifikasi 1-3 Hari

Tim Verifikator Inspektorat memeriksa keabsahan pokok laporan dan kelayakan bukti awal (asas 4W+1H: Siapa, Apa, Kapan, Di mana, Bagaimana).

3 Tindak Lanjut 3-14 Hari

Disposisi ke OPD terkait untuk klarifikasi teknis atau penugasan Tim Auditor/Saber Pungli untuk audit investigasi dan pemeriksaan fisik di lapangan.

4 Selesai Final

Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), rekomendasi sanksi atau perbaikan proses izin, serta pembaruan status final pada pelacakan tiket masyarakat.


3. Syarat Bukti Dukung yang Efektif

Bukti yang Sangat Membantu:
  • Tanda terima pengajuan izin di sistem OSS atau loket dinas teknis.
  • Screenshot histori permohonan yang berhenti tanpa alasan jelas.
  • Bukti transfer, kuitansi, atau rekaman percakapan permintaan dana non-resmi (untuk WBS).
  • Surat penolakan izin yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Laporan yang Tidak Dapat Diproses:
  • Laporan yang bersifat fitnah tanpa melampirkan bukti permulaan apa pun.
  • Masalah sengketa perdata antarmasyarakat yang sedang berproses di Pengadilan.
  • Laporan yang memuat ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau isu SARA.
  • Aduan yang kewenangannya berada di luar Pemerintah Provinsi NTB (Pemerintah Pusat/Kabupaten lain tanpa koordinasi).

Sudah Pernah Mengirim Laporan?

Masukkan kode tiket Anda (contoh: LAP-2025-0001) pada fitur Lacak Status di Beranda untuk melihat progres tindak lanjut terkini dari tim Inspektorat.

Lacak Tiket Sekarang