SILAPOR-IZIN ITPROVNTB

SISTEM INFORMASI TERPADU LAPORAN TERKAIT PERIZINAN

GPS Siap | 00:00:00 WITA
KETENTUAN HUKUM & TATA TERTIB LAYANAN

Syarat & Ketentuan Layanan

Aturan penggunaan, hak dan kewajiban pelapor, serta batasan hukum dalam penyampaian aduan perizinan dan WBS di lingkungan Inspektorat NTB.

1. Ketentuan Umum & Penerimaan Syarat

Dengan mengakses dan menyampaikan pengaduan melalui SILAPOR-IZIN (Sistem Informasi Terpadu Laporan Terkait Perizinan & Whistleblowing System), pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan layanan ini.

Layanan ini diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Inspektorat Daerah sebagai saluran pengawasan terintegrasi perizinan demi mewujudkan tata kelola investasi yang bersih, transparan, dan bebas pungli.


2. Tanggung Jawab & Kewajiban Pelapor

  • Prinsip Kejujuran: Pelapor wajib menyampaikan uraian kejadian yang benar, berdasarkan fakta nyata yang dialami atau disaksikan sendiri, bukan berdasarkan kabar burung atau desas-desus.
  • Kelengkapan Informasi (4W+1H): Laporan harus memuat kejelasan pihak terlapor (instansi/nama oknum jika ada), waktu kejadian, lokasi kejadian, pokok masalah perizinan yang dihadapi, serta kronologi yang runut.
  • Bebas Muatan Terlarang: Dilarang keras menyampaikan laporan yang memuat unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), pornografi, ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang berniat memfitnah, atau ancaman kekerasan.
  • Penyalahgunaan Identitas: Dilarang menggunakan nama, kontak, atau identitas orang lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

3. Standar Waktu Layanan & Penolakan Laporan

Standar Penanganan Aduan:

Verifikasi materi laporan dilakukan dalam 1 sampai 3 hari kerja sejak tiket diterbitkan. Tindak lanjut teknis koordinasi OPD atau pemeriksaan lapangan diselesaikan dalam 3 sampai 14 hari kerja tergantung kompleksitas permasalahan.

Kriteria Laporan Ditolak / Tidak Diproses:

Laporan tidak dapat diproses jika tidak memenuhi syarat permulaan yang cukup, berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, atau sedang berstatus perkara yang sedang diperiksa di lembaga peradilan.


4. Bebas Biaya (Gratis)

Seluruh layanan penerimaan pengaduan, verifikasi, mediasi, investigasi WBS, hingga penerbitan rekomendasi penyelesaian hambatan perizinan oleh Inspektorat Provinsi NTB adalah 100% Bebas Biaya (Gratis).

Apabila terdapat oknum yang meminta imbalan atau uang jasa dengan mengatasnamakan tim Inspektorat NTB, segera laporkan melalui Kanal WBS Rahasia.